THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION: SUPPORT, CRITICS AND APPLICATION OF THE LAW
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH: DUKUNGAN, KRITIK, SERTA PENERAPAN UNDANG-UNDANG
Keywords:
adminsitrasi publik, aparatur negara, impelementasi, undang-undang
Abstract
Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UU AP) diciptakan untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan. Kepada masyarakat, UU AP ini memberikan penjaminan bahwa setiap keputusan yang dibuat harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kepada aparatur negara, undang-undang ini memberikan perlindungan tuntutan pidana atas kebijakan yang telah mereka ambil apabila telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga, secara prinsip UU AP ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi kedua pihak. Tetapi pada pelaksanaannya, masih banyak hal yang perlu dikembangkan lagi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Selain itu, untuk memahami konteks dari implementasi UU AP ini, dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap 1 (satu) contoh studi kasus. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan agar dapat dilakukan 2 (dua) hal yaitu dilakukan harmonisasi antara UU AP dengan undang-undang atau peraturan terkait lainnya, serta disusun kerangka kelembagaan yang akan menindaklanjuti hasil keputusan sengketa atas administrasi negara.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Agustian, S. L. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Batu Uji Bagi Hakum dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara. Jurnal Hukum Magnum Opus Vol. 2 No. 2, 149-161.
Aji, F. E., & Sugiarto, L. (2018). Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Melliputi Tindakan Faktual. Justiciabelen Vol. 1 No. 1, 41-70.
Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. Notarius Edisi 08 No. 2, 274-287.
Azzahrawi, Djalil, H., & Idami, Z. (2019). Wewenang dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif. Syiah Kuala Law Journal Vol. 3 No.2, 202-221.
Cardno, C. (2019). Policy Document Analysis: A Practical Educational Leadership Tool and a Qualitative Research Method. Educational Administration: Theory and Practice, 24(4), 623–640. https://doi.org/10.14527/kuey.2018.016 Harjiyatni, F. R., & Suswoto. (2017). Implikasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4, 601-624.
Heri, S. (2018, Desember). Official Website Bisnis dan Komersial Konsultan Shietra. Retrieved from Hukum-Hukum.com: https://www.hukum-hukum.com/2018/12/delegasi-kewenangan-terkait-tanggung-jawab-pemerintahan.html
Kompas.com. (2020, November 12). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Curhat Ingin Mundur, Ada Apa? Retrieved from Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2020/10/12/19054921/kepala-dinas-lingkungan-hidup-jember-curhat-ingin-mundur-ada-apa?page=all
Leman, M. Y. (2019). Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. Pelita-Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Edisi XIX Volume 1, 97-113.
Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi. Aceh Besar: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (LAN).
Linawati, A. N., Sa’adah, N., & Juliani, H. (2018). Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Serta Implikasi dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang). Diponegoro Law Journal Vol. 7 No. 1, 60-71.
Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). MIMBAR HUKUM Vol. 30 No. 2, 277-290.
Putriyanti, A. (2015). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pandecta Vol. 10 No. 2, 180-193.
Republik Indonesia. (14). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2000). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan . Jakarta.
Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Coruption Crime Laws). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 18 No. 2, 257-273.
Sumeleh, E. J. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undangan No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, Vol. 5 No. 9, 130-137.
Sutikna, A., Kusriyah, S., & Widayati. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1, 19-28.
Utama, K. W. (2015). Quo Vadis Undang-Undang No. 5 Thaun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara JIS. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No. 3, 357-363.
Wahyudi, Y. M. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No. 1, 135-154.
Yanti, H., & Masriyani. (2019). Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Legalitas Vol. 9 No. 2, 210-228.
Aji, F. E., & Sugiarto, L. (2018). Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang Melliputi Tindakan Faktual. Justiciabelen Vol. 1 No. 1, 41-70.
Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. Notarius Edisi 08 No. 2, 274-287.
Azzahrawi, Djalil, H., & Idami, Z. (2019). Wewenang dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif. Syiah Kuala Law Journal Vol. 3 No.2, 202-221.
Cardno, C. (2019). Policy Document Analysis: A Practical Educational Leadership Tool and a Qualitative Research Method. Educational Administration: Theory and Practice, 24(4), 623–640. https://doi.org/10.14527/kuey.2018.016 Harjiyatni, F. R., & Suswoto. (2017). Implikasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4, 601-624.
Heri, S. (2018, Desember). Official Website Bisnis dan Komersial Konsultan Shietra. Retrieved from Hukum-Hukum.com: https://www.hukum-hukum.com/2018/12/delegasi-kewenangan-terkait-tanggung-jawab-pemerintahan.html
Kompas.com. (2020, November 12). Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jember Curhat Ingin Mundur, Ada Apa? Retrieved from Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2020/10/12/19054921/kepala-dinas-lingkungan-hidup-jember-curhat-ingin-mundur-ada-apa?page=all
Leman, M. Y. (2019). Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia. Pelita-Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Edisi XIX Volume 1, 97-113.
Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi. Aceh Besar: Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (LAN).
Linawati, A. N., Sa’adah, N., & Juliani, H. (2018). Kajian Terhadap Implementasi Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Serta Implikasi dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang). Diponegoro Law Journal Vol. 7 No. 1, 60-71.
Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). MIMBAR HUKUM Vol. 30 No. 2, 277-290.
Putriyanti, A. (2015). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pandecta Vol. 10 No. 2, 180-193.
Republik Indonesia. (14). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. (2000). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan . Jakarta.
Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers in Coruption Crime Laws). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Vol. 18 No. 2, 257-273.
Sumeleh, E. J. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berdasarkan Undang-Undangan No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, Vol. 5 No. 9, 130-137.
Sutikna, A., Kusriyah, S., & Widayati. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1, 19-28.
Utama, K. W. (2015). Quo Vadis Undang-Undang No. 5 Thaun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara JIS. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 No. 3, 357-363.
Wahyudi, Y. M. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 5 No. 1, 135-154.
Yanti, H., & Masriyani. (2019). Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Legalitas Vol. 9 No. 2, 210-228.
Published
2023-06-13
How to Cite
Irlandi Paradizsa, & Budi Susanto. (2023). THE IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION: SUPPORT, CRITICS AND APPLICATION OF THE LAW: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH: DUKUNGAN, KRITIK, SERTA PENERAPAN UNDANG-UNDANG . Progress In Social Development, 4(2), 61-72. https://doi.org/10.30872/psd.v4i2.73
Section
Articles
